Tragedi Mangir a la Pram

Oleh: Savitri Scherer

mangir pram

Drama Mangir selesai ditulis Pramoedya pada 1976 berdasarkan cerita tutur yang masih diingat oleh masyarakat di Jawa Tengah. Lakon tersebut memang tidak tercatat dalam dokumen tertulis kraton yang dirangkum dalam Babad Tanah Jawi (BTJ, versi rangkuman Olthof, Leiden, KITLV, 1987). Banyak cerita tutur lain yang sempat tercatat, seperti lakon-lakon tentang Jaka Tingkir, yang nantinya bernama Adiwijaya dan menjadi Sultan Pajang. Drama Mangir sendiri menyangkut Senapati dari Mataram yang berkuasa pada paruh kedua abad ke-16. Sejarah Mataram dalam penulisan babad dicatat sebagai kelanjutan Pajang.

Puncak peristiwa drama Mangir terjadi di kraton Senapati, di negara gung Mataram, ang dikenal sebagai Kota Gede. Pada sebuah pertemuan keluarga, Senapati menjebak dan membunuh menantunya, Wanabaya. Peristiwa dramatik tersebut menyangkut Senapati dan Pembayun, putrinya yang mengandung janin dari hasil perkawinan dengan Wanabaya, panglima pasukan pertahanan desa perdikan Mangir. Hadir juga dalam pertemuan keluarga di kraton, penasihat Senapati, Juru Martani. Paman Senapati dari jalur ibu ini telah membantu Senapati membina Mataram. Sesuai namanya, paman ini menyumbangkan pandangannya sebagai ahli membaca situasi lapangan. Selain mereka, hadir juga sebagai saksi peristiwa tersebut Ki Ageng Pamanahan, ayahanda Senapati, yang tidak lain tokoh pendiri Mataram.

Ki Ageng Pemanahan tercatat dalam babad sebagai ahli perang. Ini diabadikan pula dalam ingatan masyarakat berupa nama yang menyebut suatu peralatan perang. Ini juga menunjukkan bahwa Pemanahan memiliki kehandalan khusus, yang menempatkan dia dalam posisi sosial tertentu di masyarakat Jawa, sebagai pemimpin kaumnya. Sebagai imbalan atas jasanya kepada penguasa Demak, Pemanahan menerima “hak pakai” untuk membuka-membabat lahan baru di kawasan Mataram. Dari hasil yang dikelolanya Pemanahan menghidupi keluarga dan pengikutnya.

Menurut Negara Krtagama (Pigeaud, Java in the 14th century, v.4, the Hague, Nijhoff, 1962), pada jaman Majapahit kawasan pemukiman yang biasa disebut desa “perdikan” dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dan menyetor jasa bagi proyek kemasyarakatan yang diprasarani petinggi kraton, termasuk bertugas sebagi prajurit perang. Kebebasan tersebut diberikan karena penduduk “perdikan” diserahi tugas mengatur pendidikan spiritual masyarakat dan juga merawat rumah-rumah ibadah, warisan budaya cagar alam, dan “pesarean” para petinggi yang dikeramatkan. Sistem tersebut masih terus dipertahankan pada periode pasca Majapahit. “Perdikan” Kadilangu dan Tembayat didirikan di bawah payung Demak dan Pajang. Tradisi ini diteruskan dalam pemukiman “pesantren”, dari jaman pemerintahan Sultan Agung hingga para penggantinya.

Mungkin saja hubungan Mangir dan Mataram sebelumnya harmonis, yaitu ketika ayahanda Ki Ageng Pemanahan masih aktif mengelola pemukiman di Mataram. Situasi berubah, ketika cerita Mangir ini dimulai. Ketidakharmonisan mungkin disebabkan karena Senapati membutuhkan daya tambahan untuk menopang gaya hidup manja dan mahal dari pengikut-pengikutnya di kraton. Siapa lagi yang bisa dilirik untuk mensubsidi gaya hidup semacam itu? Meluaskan lahan pun membutuhkan tenaga kerja tambahan. Dari mana mereka harus dicari?

Seperti dipaparkan dalam kreasi cerita tutur ini, baik masyarakat Mangir maupun Mataram sama-sama memperkokoh sistem gaya hidup mereka dengan pasukan yang terlatih dalam seni berperang. Wanabaya, yang berusia 23 tahun, adalah seorang prajurit yang diangkat sebagai pemimpin masyarakat, justru karena kepiawaiannya mempertahankan penduduk setempat dari rongrongan pasukan perang Senapati.

Untuk menetralisir penduduk Mangir, begitu dipaparkan Pramoedya, Senapati menugaskan putrinya, Pembayun, untuk merayu Wanabaya. Pembayun menyamar sebagai penari yang hidup di tengah masyarakat, dan akhirnya berjumpa penyusupan Pabelen ataupun penyamaran Pembayun berdampak dramatik sehingga tetap disimpan dalam ingatan masyarakat. Dalam proses penceritaan kembali, perangkum cerita akan memilih posisi, unsur mana yang dapat dibenarkan dan ditolerir dan mana yang tidak.

Dalam BJT, “kejanggalan” yang mencolok terlihat dari alasan Senapati menyerang Pajang. Kemenakannya memasuki ruangan pribadi sang putri tanpa sepengetahuan Sultan Pajang, kepala keluarga kraton, tapi Senapati malah menyerang Pajang. Sultan Pajang memang telah menghukum pemuda yang teledor itu, tapi sewajarnya peristiwa tersebut selesai di sini. Menurut nalar yang wajar, jelas pihak Senapati yang telah teledor. Dalam budaya mana pun, setiap pendatang, diundang maupun tidak, yang berniat baik, wajarnya masuk melalui gerbang utama atau dengan sepengetahuan umum. Episode yang dicatat BTJ tersebut menunjukkan satu sisi cara memerintah Senapati. Dia berperan sebagai penguasa baru dari kawasan baru, yang bersitegang membela kerancuan nilai, yang sadar atau tidak, telah didukung sebagai “pembenaran” oleh penyusun BTJ.

Dalam drama Mangir, sisi lain Senapati muncul. Sisi lain tersebut menyangkut ketegaran hatinya dalam melecehkan keselamatan titisannya. Masa depan dari darah-dagingnya, yaitu janin yang dikandung sang putri, menjadi tumbal untuk kelangsungan gaya hidup yang sedang dikembangkan Kraton Mataram. Penyelesaian konflik, yakni antara masa depan janin dan perluasan Mataram, yang waktu itu tidak lebih dari pemukiman baru yang dikelola oleh satu generasi sebelumnya, diketengahkan secara simbolis dalam ingatan masyarakat dengan demikia “janggal”. Keselamatan janin, yang juga harapan masa depan keluarga, dijadikan tumbal persaingan dua sistim kemasyarakatn dalam mempertahankan gaya hidup masing-masing.

Wanabaya melihat janin yang sedang dikandung istrinya sebagai jaminan agar kehadiran mereka di hadapan Senapati tidak mengundang hal-hal yang bakal mencelakakan dirinya dan keluarga, serta para pengikutnya yang saat itu berada dalam rongrongan Mataram. Sebaliknya Senapati sudah lebih dari siap untuk mengurbnkan segalanya, termasuk masa depan turunannya sendiri, demi mengejawantahkan negara gung Mataram yang programnya harus digubris para tetangga, sekalipun harus melalui jalan yang tidak wajar.

Tidak mengherankan mengapa sistem tersebut, yang dikembangkan melalui penempatan prioritas nilai yang “janggal”, membawa sejarah penguasa Mataram penuh dengan konflik keluarga, dari generasi ke generasi. Bunga-bunga sastra yang menggambarkan kekejaman Amangkurat I, II, maupun III, dan seterusnya, ramai bertebaran dalam ingatan masyarakat Jawa. Masing-masing tidak mengacu pada pola yang logis; kekejaman yang acak-acakan, yang tidak bertujuan jelas. Novelis Mangunwijaya sempat memaparkan kekejaman Amangkurat I dalam trilogi Roro Mendut (Jakarta, Gramedia, 1983).

Sesungguhnya karya sastra, apakah itu kreasi berbunga dari imajinasi pujangga kraton ataupun penggalian kembali penulis masa kini, episode yang tetap dihidupkan berulang kali dengan beribu variasi, memang mempunyai suatu ikatan faktual dengan peristiwa sejarah. Masing-masing seolah-olah ingin saling tiru. Kecenderungan tadi menunjukkan pada kita, adanya suatu obsesi di tengah masyarakat, yang masih hadir mencekam dan belum terselesaikan. Tema yang itu-itu juga, lagi-lagi menyangkut tokoh putri si penguasa, juga menyangkut proses pergantian tampuk pemerintahan, dari pimpinan politik yang lama kepada yang baru, yang selalu berlangsung melalui proses yang tidak mulus dan tidak wajar. Seolah-olah sejarah Jawa, dan kemudian sejarah Indonesia moderen, telah dikendalikan oleh suatu faktor “X” dari masa ke masa.

Obsesi atas pelanggaran tata-krama oleh tokoh yang berdiri di luar keraton dipakai dari jaman ke jaman untuk meluruskan kekerasan yang terjadi dalam penggusuran tampuk pemerintahan, yang prosesnya selalu berjalan tidak wajar, malah menumpahkan darah. Gambaran kekerasan tersebut, yang berulang-ulang dihidupkan kembali, menujukkan juga pada kita betapa masalah suksesi baik dari jaman Mataram hingga sekarang, belum terselesaikan, walaupun pemerintahan yang menerapkan sistem tersebut telah hancur sejak lama. Persoalan yang belum ditemukan penyelesaiannya itu tetap berdampak dalam kehidupan bermasyarakat masa kini. Hal ini menunjukkan betapa kita sebagai suatu bangsa merasa “lumpuh” dalam mencari jalan keluar yang damai dari segala permasalahan dalam kehidupan berbangsa. Alternatif penyelesaian satu-satunya masih bisa dibayangkan sampai sekarang ini, hanyalan pergantian pimpinan, yang mengikutsertakan tokoh putri pemimpin sebelumnya dan melalui peragaan kekerasan.

Penggambaran berbagai peristiwa tersebut yang bergerak antara realitas sejarah dan fiksi, seolah-olah membuktikan bahwa karya sastra menguntit peristiwa sejarah dengan setia, dan selanjutnya peristiwa sejarah terjadi seolah-olah meniru kembali apa yang dibayangkan oleh para perangkum sastra, dari era BTJ sampai masa kini. Mungkin masih segar dalam ingatan kita, peristiwa “lengsernya” Suharto dari Istana Negara pada Mei 1998 yang terjadi di tengah kesimpangsiuran fitnah dan gunjingan. Jatuh bangunnya para tokoh yang tersangkut dalam peristiwa tersebut, seolah-olah hanya bergerak dalam orbit yang dipenjarakan oleh pola pemikiran jaman Mataram yang membawakan kita pada jalan “satu-satunya”, yakni menghadirkan duet pemimpin, Gus Dur-Mega, pada tahun 2000.

Logika dari pandangan dunia Jawa yang dibeberkan melalui episode-episode yang dicatat maupun yang masih berbentuk tuturan, menunjukkan betapa hubungan antara tokoh yang mewakili dunia politik lama dengan tokoh yang mewakili dunia politik baru, tidak pernah berlangsung harmonis. Padahal, naskah tulis dan tutur tersebut, dari jaman ke jaman, selalu menekankan hubungan kekeluargaan antara kedua generasi tokoh-tokoh yang terkait. Menurut tradisi tutur, maupun tradisi tulis, tokoh pimpinan yang baru selalu diangkat sebagai anggota keluarga, anak angkat, atau menantu dari penguasa sebelumnya. Adipati Demak adalah anak angkat Raja Majapahit Brawijaya, Sultan Pajang anak angkat Adipati Demak, dan Senapati sempat diangkat sebagai anak tertua Sultan Pajang Adiwijaya. Generasi berikut tidak pernah dilihat sebagai kepanjangan atau hasil positip, dari generasi sebelumnya. Ini menunjukkan pada kita suatu “kegagalan” masyarakat Jawa tradisional dalam membawa pesan leluhur untuk membina generasi pengganti yang tangguh yang mempunyai visi ke depan dalam menimbang-nimbang risiko: berapa besar dan berapa pantas unsur budaya dan gaya hidup yang harus dikurbankan untuk melangkah maju. Pesan inilah yang dipaparkan secara tidak langsung melalui penghidupan kembali drama Mangir tersebut.

Patut diingat peristiwa pertemuan keluarga yang berakhir dengan dramatik telah disaksikan oleh Pemanahan, tokoh yang membuka lahan Mataram ini. Pada tahap menungu kehadiran generasi keempat, serta hubungan antara generasi kedua dengan ketiga yang saling bermusuhan, kemungkinan keruntuhan (atau kemajuan) dari suatu sistem masih sempat disaksikan oleh sang pemula, yang sudah berada dalam kedudukan yang tidak dapat lagi mempengaruhi perkembangan masa depan keluarga (simbol dari negara) yang pernah ia bangun. Kerapuhan dari sistem yang telah disaksikan Pemanahan, bukan disebabkan oleh siapa-siapa, tapi malahan oleh generasi yang langsung menerima warisan si pemula, yakni Senapati. Senapati sebagai tokoh yang mewakili generasi pewaris pertama, telah mengelola dan mengembangkan warisannya dengan suatu sistem yang otokratik, tanpa mempedulikan proses musyawarah antar generasi, yang sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan suatu program.

Suatu sistem yang tak dapat bertahan untuk masuk ke generasi keempat, yang hanya bisa dilanjutkan dengan menggeser generasi ketiga, yaitu Pembayun dan suaminya, menunjukkan pada kita suatu unsur “ketdiakberesan” sistem perkembangan kehidupan berbudaya dalam masyarakat Jawa masa lalu, yang tetap berdampak hingga kini. Ini dapat dilihat dari rancunya pergantian tampuk kekuasaan politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketidakharmonisan tersebut bagaimanapun tidak dapat terselubungi oleh kepiawaian pujangga keraton merangkum ceritanya.

Yang cukup mencolok dalam tradisi, sang putri favorit justru dijadikan tumbal. Melihat kecenderungan demikian dalam sastra kita, janganlah heran mengapa idealisme dari tokoh emansipasi wanita Indonesia jaman modern seperti Kartini, harus berakhir sebagai kurban hanya demi kelanjutan jabatan ayahandanya. Dalam hal ini, mengapa karya sastra yang baik, tidak dapat tidak, selalu jujur terhadap sejarah dan kemungkinan-kemungkinan dari berbagai unsur sosial budaya masyarakatnya yang dapat memenjarakan pemikiran sekaligus menggalakkan dinamika kehidupan; jika mereka memang beritikad demikian.

Dengan mempelajari warisan leluhur, kita dapat menjadi lebih waspada untuk menyimak letak kelemahan-kelemahan dan ketimpangan dari suatu sistem bawaan masa lalu. Sebagai catatan, Desa Mangir, hampir tiga abad kemudian masih sempat juga menuliskan sejarahnya. Dalam arsip Belanda tercatat, bagaimana Pangeran Diponegoro, 15 Juli 1825, telah menghubungi “wong durjana dan kecu” (begitu caatan arsip) dari Desa Kamijara dan Mangir, yang terletak di sebelah selatan Jogjakarta, untuk mendukung gerakannya (P. Carey, Babad Diponegoro, K.L., MBRAS, 1981, fn36 hal. 243).

Khusus mengenai tradisi tutur maupun tulis di Jawa, dari BTJ, kumpulan cerita Panji, kumpulan cerita rakyat Sunda dan kawasan lainnya di Jawa, hingga cerita-cerita kehidupan Wali Songo, terlihat bahwa sesungguhnya masyarakat di Jawa mempunyai banyak pilihan. Mereka dapat hidup dalam suatu sistem yang dikelola bersama dengan menciutkan kesenjangan antar warga. Atau sebaliknya, mereka hanya mempertajam perbedaa, dengan mempersempit usaha-usaha penyelesaian konflik secara damai. Dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat yang bebas, di mana pun pada masa modern ini, kedua gaya hidup tersebut selalu hadir bersamaan. Hanya saja ada cukup arus di masyarakat yang akan menjaga supaya usaha untuk mendatarkan perbedaan, baik pendapat ataupun gaya hidup, dapat dinegosiasikan dan diperdebatkan secara harmonis dan elegan.

Melihat pada tradisi, sesungguhnya masyarakat di Jawa dan kawasan-kawasan lain di Indonesia juga mempunyai pilihan bebas untuk membentuk masyarakat yang dianggap sesuai bagi kehidupan bersama. Cara Pramoedya menggali inspirasi dari tradisi leluhur secara kreatif merupakan tahap paling awal bagi kita untuk menghayati jati diri sebagai bangsa, supaya kita dapat memilih dan menemukan sistem yang serasi, juga jalan keluar yang paling pas untuk mengatasi masalah yang berpotensi merusak. Sudah waktunya kita berembuk bersama untuk menanamkan nilai-nilai budaya yang membangun sebagai fondasi dari masyarakat yang adil, yang menjadi acuan masyarakat dunia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close